Djoko Tjandra Penyuap 2 Jenderal Polisi dan Jaksa Pinangki Akan Dipenjara 9 Tahun

Djoko Tjandra Penyuap 2 Jenderal Polisi dan Jaksa Pinangki Akan Dipenjara 9 Tahun
Sidang joko candra

Omahnews – Djoko Tjandra akan menjalani pidana 9 tahun penjara dalam kasus yang berbeda. Ia diketahui terjerat dalam tiga kasus.

“Pak Djoko kan jadi terpidana kasus cessie Bank Bali 2 tahun, kemarin putusan 2,5 tahun pemalsuan (surat jalan palsu) di PN Jakarta Timur, dan 4,5 tahun terkait suap (kasus suap pengurusan fatwa MA dan red notice interpol Polri). Jadi ada tiga perkara,” kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo ditemui di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4).

Terkait vonis 2 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus surat jalan palsu, Soesilo mengakui saat ini pihaknya tengah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Djoko bersama tim kuasa hukumnya, tidak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi justru langsung mengajukan kasasi ke MA.
“Upaya kasasi karena putusan 2,5 tahun,” ujar Soesilo.

Dia tak memungkiri, kliennya akan menjalani hukuman secara akumulatif selama 9 tahun penjara. Menurutnya, pidana itu cukup berat mengingat umur bos Mulia Group itu sudah berusia lanjut.
“Tentu ini akan dikumulatif dan ini sangat berat untuk Pak Djoko, karena usia sudah 70-an,” cetus Soesilo.

Sebelumnya, Djoko Tjandra baru saja divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia juga dijatuhkan hukuman berupa denda senilai Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra terbukti secata sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan, pidana denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis di PN Tipikor Jakarta, Senin (5/4).

Hakim meyakini, Djoko Tjandra menyuap mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Djoko memberikan suap ke Napoleon senilai SGD 200 ribu dan USD 370 ribu.
Sedangkan Prasetijo, diduga menerima USD 100 ribu dari Djoko Tjandra. Pemberian uang suap itu melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi yang juga terseret dalam perkara ini.

Aliran suap itu diberikan agar nama Djoko Tjandra dihapus dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kedua jenderal polisi itu juga turut terseret dalam kasus ini.

Selain itu, Djoko Tjandra juga diyakini memberikan USD 500 ribu kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pemberian uang itu agar Pinangki mengurus status hukum Djoko Tjandra yang saat itu terjerat hukuman dua tahun pidana penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali.

Djoko Tjandra juga diyakini melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya. Jaksa meyakini, ada perjanjian uang senilai USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan MA.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Selain itu, terbukti melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jawapos)