Guru TK Korban Teror Pinjol, Utang Ditangani Pemkot Malang

Guru TK Korban Teror Pinjol, Utang Ditangani Pemkot Malang
Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengundang S guru TK ke Balai Kota Malang untuk menyelsaikan masalah yang dihadapi (NMP)

Juga Dicarikan Sekolah Lain Agar Tetap Mengajar

Omahnews – Tak ingin berlarut larut, Wali Kota Malang Drs H Sutiaji memanggil Melati, guru TK yang terjerat pinjaman online (pinjol). Warga Sukun itu bertemu Wali Kota Sutiaji, Rabu (19/5) di Balai Kota Malang.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Sugiharto Kasmuri. Tampak pula sejumlah pejabat Pemkot Malang, seperti Pj Sekda Kota Malang Ir Hadi Santoso, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Suwarjana dan Camat Sukun Widi E Wirawan.

Pertemuan itu menghasilkan keputusan seluruh tanggungan guru Melati diambil alih Pemkot Malang.
“Saya sudah panggil Baznas, nanti diinventarisir berapa jumlah utang sebenarnya. Akan kita take over sehingga tidak ada tanggungan lagi. Harapan kami akan membayar utang pokoknya saja. Artinya tanggungan korban sudah tidak ada karena sudah diambil alih Pemkot Malang,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Baca Juga : Terlilit Pinjaman Online, Guru TK di Malang Diteror Debt Collector

Sebelumnya, demi penuhi kebijakan guru TK wajib bergelar sarjana S1, Melati terjebak pinjol demi bayar kuliah. Wanita 40 tahun itu diteror debt collector mulai dari ancaman dibunuh hingga depresi lalu hampir bunuh diri. Dia gali lubang tutup lubang lunasi pinjol hingga terseret pinjaman di 24 aplikasi pinjol dengan total pinjaman Rp 40 juta.

Dari 24 pinjol itu hanya lima yang legal. Selebihnya ilegal. Masalahnya makin pilu, ketika Melati dihentikan dari tempatnya mengajar, lantaran sekolah beralasan malu kepada wali murid.

Lebih lanjut, Wali Kota Malang Sutiaji memberikan kesempatan kepada guru TK tersebut tetap bisa berkontribusi memberikan ilmunya dalam dunia pendidikan. Walaupun nantinya guru tersebut akan mengajar di tempat yang berbeda.

“Yang kedua berkaitan dengan pendidikan. Saya sudah koordinasi dengan lembaga pendidikan tempat dia bekerja lalu saya minta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dicarikan solusi ditempatkan di sekolah lain. Supaya korban bisa tetap berkontribusi di dunia pendidikan,” sebutnya.

Berkaca pada kasus tersebut, Sutiaji mengimbau masyarakat tak mudah tergiur penawaran pinjol ilegal. Terlebih dalam praktiknya, masih banyak yang menggunakan cara-cara yang tidak pantas ketika menagih.
“Kasus ini bisa jadi bukan hanya ini saja. Inikan berkat teman-teman media ya saya kira sehingga bisa di blow up. Sehingga masyarakat semakin tahu bahwa seharusnya mana yang dilakukan upaya untuk menutupi kebutuhannya dan mana yang seharusnya dihindari,” tuturnya.

Melati yang saat itu mendengar langsung keputusan dari pertemuan tersebut terharu. Ia mengucapkan terima kasih. Dia berkomitmen tidak menggunakan pinjol kembali.

Sementara, Kepala OJK Malang Sugiharto Kasmuri mengaku prihatin terhadap kasus yang menjerat guru TK tersebut. Dimana dari 24 pinjol yang digunakan, diduga 19 di antaranya merupakan pinjol ilegal. Ia menyayangkan ternyata masih terjadi penagihan yang dilakukan dengan cara tak beretika dan cenderung mengarah tindak pidana.
“Cara-cara penagihan untuk yang legal itukan sudah ada ketentuannya. Baik dari OJK maupun asosiasi Fintech. Bahkan untuk petugas penagihan pun juga harus terverifikasi. Nah yang ilegal, itu biasanya tidak ada sertifikasi, tidak ada etika di mereka,” katanya. “Sehingga itu yang kita lihat kalau ada indikasi intimidasi pemerasan, pengancaman, itu bisa masuk ke ranah pidana yang tentunya memang menjadi ranah dari pihak kepolisian,” sambung Sugiharto.

Secara terpisah, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudha Riambodo mengatakan, kasus yang dialami Melati lebih banyak pada permasalahan perdata.

“Kami saat ini sudah menerima aduan dari korban, terkait adanya penagihan kepada korban baik melalui sambungan telepon atau sosial media, yang dirasa tidak tepat,” ujarnya.

Ia menyampaikan petugas dari Satreskrim Polresta Malang Kota sempat mendatangi alamat korban yang tertera di KTP. Tetapi korban sudah tidak tinggal di alamat tersebut. Kemudian pihaknya mencoba mendatangi rumah yang diketahui ditempati korban, tetapi usaha tersebut juga belum membuahkan hasil.
“Kami masih coba untuk dalami lagi kasus ini, karena itu kami perlu klarifikasi dengan korban,” jelasnya.

Tinton mengaku sudah menghubungi kuasa hukum korban. Pihaknya telah mengundang korban ke Mapolresta Malang Kota, guna dimintai keterangan sekaligus menunggu surat bukti sebagai kuasa hukum korban.

Di sisi lain, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan, belum bisa memproses secara hukum pidana, apabila unsur pelanggaran pidananya tidak ada dalam kasus yang dialami korban.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyetujui tawaran-tawaran dari aplikasi pinjol. Tawaran tersebut memang sengaja disebar secara masif, di sosial media. Sebisa mungkin masyarkat untuk mengabaikan dan menjauhi hal tersebut. (nmp)

Exit mobile version