Lahan Masih Tersengketa, 2 SDN Terancam Hilang

Lahan Masih Tersengketa, 2 SDN Terancam Hilang
ilustrasi SD di Trengalek (Jawapos)

Omahnews – SDN 1 dan 2 Ngentrong, Desa Ngentrong, Kecamatan Karangan terancam hilang. Alasannya, lahan tanah yang dipakai untuk sekolah ternyata belum resmi menjadi aset pemerintah desa (pemdes) atau pemkab. Padahal, persoalan ini sudah berumur 61 tahun, tapi belum ada kejelasan.

Kades Ngentrong, Kecamatan Karangan, Nurhadi Sofwan mengatakan, persoalan dimulai sekitar tahun 1960.
Dulu pemdes mencari lahan yang dekat dengan jalan guna membuka fasilitas pendidikan.
Kebetulan lahan yang strategis itu ternyata milik perorangan sehingga pemdes berinisiatif mengajukan tukar guling kepada pemilik lahan.

“Warga sebenarnya sudah menyetujui untuk tukar guling,” ungkap Nurhadi pada Rabu (19/5).
Seiring waktu, lanjut Nurhadi, proses tukar guling ternyata tak kunjung selesai atau menemukan hitam di atas putih. Sementara ahli waris yang memiliki lahan juga membutuhkan kepastian apakah jadi ditukar guling atau tidak.
Sehingga ahli waris itu pun bersurat kepada bupati Trenggalek untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Pemdes hanya bisa berupaya untuk tukar guling. Cuma proses tukar guling itu kan susah, prosedurnya panjang,” ucapnya.

Tak pelak, karena proses tukar guling yang tak kunjung menemukan legalitas selama bertahun-tahun, pemilik lahan pun tegas mengambil alih lahan.
“Di periode pertama saya (menjabat kades, Red) ternyata tak tembus. Pada periode ini juga menuntut lagi, tapi lebih keras nadanya. Kalau tidak bisa menyelesaikan, akan diambil alih,” sambungnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, kata Nurhadi, pemdes sudah mengoordinasikan sengketa lahan dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), tapi belum dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemdes mengkhawatirkan, apabila lahan itu diambil alih, maka fasilitas pendidikan di SDN 1 dan 2 Ngentrong terancam hilang.
“Dari DPMD itu tanggapannya akan diusahakan untuk ditindaklanjuti karena pemilik lahan sudah beberapa kali menuntut lahan itu,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Trenggalek Sigit Wahyuadi menanggapi sengketa lahan di SDN 1 dan 2 Ngentrong sudah dibahas dengan komisi I DPRD. Menurutnya, hasil rapat itu belum menemukan titik terang. Bakeuda menyarankan pemkab bisa membeli lahan petok D tersebut.
“Tadi saya sarankan tukar guling tak mungkin terjadi lagi karena dalam aturannya tidak diperbolehkan. Jadi, saran saya ya lahan itu dibeli saja oleh pemda,” tuturnya.

Sigit menilai, alternatif itu kemungkinan terjadi karena status lahan yang masih petok D atau dimiliki perorangan. Apabila pemda benar membelinya, itu harus menggunakan harga tanah yang sekarang.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, M. Husni Tahir Hamid menyarankan untuk diajukan ke pengadilan. Karena hanya pengadilan yang berhak memutuskan persoalan sengketa lahan tersebut.
“Bisa-bisanya dari pengadilan yang memutuskan,” tuturnya. (JP)

Exit mobile version