Presiden Joko Widodo Bentuk Tim Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Presiden Joko Widodo Bentuk Tim Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI
Mahasiswa tolak penerbitan SP3 kasus BLBI. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Sementara itu pada pasal 9 dijelaskan, Ketua Satgas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada pengarah sesuai dengan kebutuhan. Serta melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
“Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023,” pada pasal 12.

Selanjutnya, segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas satgas akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan. Keppres tersebut diteken Jokowi pada 6 April 2021.
“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada 6 April 2021,” pada pasal 14, seperti diberitakan Merdeka.com.

Sementara itu, Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai pemikiran Jokowi terbalik dan kurang tepat dalam mengeluarkan kebijakan pembentukan tim tagih BLBI.
“Menurut saya Jokowi lagi-lagi membuat kebijakan yang kurang tepat dan blunder,” ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/4).

Tidak tepatnya itu, kata Saiful, karena Jokowi baru membentuk satgas tersebut setelah Sjamsul Nursalim (SN) dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung (MA) dan terpaksa KPK mengeluarkan SP3.
“Tentu publik bertanya-tanya. Apa SN akan begitu saja mengembalikan begitu saja keuangan negara? Ia sudah bebas kok baru ditagih, mestinya sebelum bebas dong ditagihnya, baru kemudian SN akan ketakutan,” jelas Saiful.
“Saya menduga SN sudah tertawa lebar melihat ini semua,” tutupnya. (Rmol)